Polda Sulsel Perkuat Garda Perlindungan: Perempuan dan Anak Jadi Prioritas Utama

Keterangan Gambar:

 

Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., menyerahkan berkas pengukuhan kepada perwakilan Ditres PPA & PPO, disaksikan Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., dan para Pejabat Utama Polda Sulsel di Lapangan Tenis Mapolda Sulsel, Jumat (05/12/2025).

Laporan : Andi Adi

Editor : Masykur Thahir

SOPPENG, SULSEL – Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menunjukkan komitmen nyata dalam melindungi kelompok rentan. Sebuah upacara pengukuhan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPO) digelar di Lapangan Tenis Mapolda Sulsel, Jumat (05/12/2025), menandai babak baru dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

 

Dipimpin Langsung Kapolda Sulsel

 

Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., Kapolda Sulawesi Selatan, memimpin langsung jalannya upacara pengukuhan. Didampingi Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Nasri, S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama Polda Sulsel, acara ini menjadi simbol keseriusan Polda Sulsel dalam merespons isu-isu krusial yang berkembang di masyarakat.

 

Amanat Mabes Polri

 

Dalam sambutannya, Kapolda Sulsel menegaskan bahwa pengukuhan ini merupakan wujud kesinambungan dan perpanjangan tangan dari Mabes Polri. “Penguatan struktur ini adalah amanat untuk penanganan kejahatan prioritas, terutama yang berkaitan dengan perlindungan kelompok rentan, hak asasi manusia, dan kejahatan transnasional perdagangan orang,” ujarnya dengan nada mantap.

 

Bukan Sekadar Penguatan Organisasi

 

Kapolda menekankan bahwa langkah ini bukan hanya sekadar penguatan organisasi, melainkan komitmen nyata dalam mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus berkembang dengan berbagai modus.

 

Tantangan yang Kompleks

 

Namun, Kapolda juga menyoroti besarnya tantangan yang akan dihadapi oleh Ditres PPA & PPO ke depan. Mulai dari kompleksitas pembuktian hingga hambatan budaya di masyarakat, semua menjadi perhatian serius.

 

“Tantangan utama mencakup kompleksitas pembuktian kasus kekerasan yang sering tertutup dan membutuhkan keahlian forensik digital yang tinggi. Apalagi kita berhadapan dengan modifikasi kejahatan transnasional (TPPO) yang menuntut koordinasi hukum lintas batas,” jelasnya.

 

Peningkatan Kapasitas Penyidik

 

Untuk itu, Kapolda Sulsel menekankan bahwa peningkatan kapasitas penyidik menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. “Penyidik harus profesional, cepat, dan berpihak pada korban, demi tercapainya supremasi hukum yang adil di Sulawesi Selatan,” tegasnya.

 

Titik Balik Penegakan Hukum

 

Menutup sambutannya, Kapolda berharap pengukuhan ini tidak hanya menjadi seremonial belaka. “Jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk meningkatkan kualitas layanan dan penegakan hukum kita,” pesan Kapolda dengan harapan besar.

 

Dengan pengukuhan Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polda Sulsel mengirimkan pesan yang jelas: tidak ada tempat aman bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok rentan di Sulawesi Selatan. (Sumber: Humas Polda Sulsel) 

 

!