Di Tengah Sunyi Anggaran, Delapan Suara Warga Marioriwawo Mengetuk Nurani Pembangunan

Ilustrasi

Penulis: Sanusi Muda

Editor: Alimuddin

Di sebuah aula sederhana di Kantor Kecamatan Marioriwawo, Kelurahan Tettikenrarae, suara-suara warga bertaut dalam satu harapan yang sama: didengar, dipahami, dan diperjuangkan. Siang itu, 22 April 2026, bukan sekadar agenda reses biasa. Ia menjelma ruang temu antara kenyataan hidup masyarakat dan janji-janji pembangunan yang terus diuji oleh waktu.

Sekitar 150 warga hadir, membawa cerita dari lorong-lorong kampung, dari jalanan yang belum sepenuhnya ramah dilalui, hingga aliran irigasi yang belum sepenuhnya memberi kehidupan. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 90 menit itu, delapan aspirasi mengemuka, ringkas dalam jumlah, namun sarat makna.

Persoalan sampah, misalnya, bukan sekadar tentang ketiadaan armada pengangkut. Ia adalah cerminan dari kebutuhan akan lingkungan yang lebih layak, lebih bersih, dan lebih manusiawi. Di sisi lain, infrastruktur jalan dan irigasi menjadi simbol denyut nadi ekonomi warga yang belum sepenuhnya mengalir lancar. Sementara itu, kebutuhan akan dukungan dana operasional kantor kelurahan mencerminkan harapan akan pelayanan publik yang lebih optimal.

Anggota DPRD Kabupaten Soppeng, H. Syahruddin Adam, S.Sos., M.M., yang hadir menyerap aspirasi, tidak menampik realitas yang tengah dihadapi. Ia menyampaikan bahwa kondisi keterbatasan anggaran bukan hanya dirasakan di Tettikenrarae, melainkan hampir merata, sebagai dampak dari kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah pusat. Sebuah kenyataan yang, bagi sebagian warga, mungkin terdengar sebagai jarak antara harapan dan kemampuan.

Namun demikian, di tengah keterbatasan itu, ruang harapan tetap dibuka. Usulan pengadaan mobil pengangkut sampah, misalnya, masih memiliki peluang untuk diperjuangkan pada penganggaran mendatang. Sebuah janji yang sederhana, namun menyiratkan komitmen untuk terus mencari jalan keluar.

Kehadiran Camat Marioriwawo, Lurah Tettikenrarae, A. Parenrengi, bersama unsur pemerintah kelurahan dan tokoh politik setempat, menjadi penanda bahwa persoalan masyarakat bukanlah beban satu pihak semata. Ia adalah tanggung jawab kolektif, yang membutuhkan sinergi dan kepekaan dari semua lini.

Reses hari itu mungkin telah usai, namun delapan aspirasi yang mengemuka sejatinya belum selesai. Ia kini bertransformasi menjadi pekerjaan rumah, bagi wakil rakyat, bagi pemerintah, dan bagi semua yang percaya bahwa pembangunan sejati dimulai dari mendengar.

Di Marioriwawo, suara warga telah disampaikan. Kini, yang ditunggu bukan sekadar jawaban, melainkan langkah nyata.