Menyulam Warisan, Menegakkan Peradaban: Dari Soppeng, Nusabugisme Menyapa Nusantara

Oleh: Alimuddin

Ketua Dewan Penasehat Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Soppeng

SOPPENG — Pagi di tanah Latemmamala itu selalu datang dengan cara yang sama: perlahan, hening, dan penuh makna. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, seolah mengingatkan bahwa sejarah panjang sebuah daerah tidak pernah benar-benar pergi, ia hanya menunggu untuk disadari kembali.

Di usia ke-765 tahun, Soppeng tidak sekadar merayakan hari jadi. Ia sedang berdialog dengan dirinya sendiri, tentang jati diri, tentang arah masa depan, dan tentang bagaimana warisan leluhur tetap hidup di tengah riuh zaman. Dari ruang refleksi itulah, suara seorang anak daerah menggema jauh dari perantauan.

Adalah Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H., Adv., sosok putra asli Soppeng yang kini berkiprah di tingkat nasional, yang memaknai momentum ini sebagai panggilan kebudayaan. Baginya, Soppeng bukan hanya tanah kelahiran, melainkan sumber nilai yang harus terus mengalir ke seluruh penjuru Nusantara.

“Nusabugisme harus tetap membumi di tanah leluhur, namun sekaligus ditebarkan ke seluruh Nusantara,” tuturnya, dengan keyakinan yang lahir dari perjalanan panjang sebagai akademisi, praktisi hukum, dan pemikir kebudayaan.

Di tengah arus globalisasi yang kian deras, ia melihat Soppeng memiliki sesuatu yang tidak lekang oleh waktu: kekuatan nilai. Nilai-nilai itulah, yang berakar dari budaya Bugis, yang menurutnya mampu menjadi fondasi peradaban. Maka, gagasan tentang pentingnya Peraturan Daerah Pemajuan Kebudayaan pun mengemuka, sebagai bentuk ikhtiar menjaga marwah budaya.

Bagi Hendrajat, usia 765 tahun bukan sekadar angka. Ia adalah energi kolektif, sebuah titik temu antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam energi itu, Nusabugisme hadir bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai cara hidup: cara berpikir, bertindak, dan membangun kehidupan yang beradab.

Namun, peradaban tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari pendidikan yang berpijak pada nilai. Hendrajat meyakini bahwa sekolah dan perguruan tinggi di Soppeng harus melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berakar.

“Pendidikan harus melahirkan manusia yang kuat secara intelektual, sekaligus kokoh secara kultural dan moral,” ujarnya lirih, seolah menyampaikan harapan kepada generasi yang belum lahir.

Di ranah demokrasi, ia mengingatkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk tercerai-berai. Nilai luhur Bugis mengajarkan tentang kebersamaan, “Laoni Mae Siatting Lima, Tosionra Ola, Tessiabelang”, sebuah ajakan untuk berjalan beriringan tanpa saling menghalangi.

Demokrasi, dalam pandangannya, bukan sekadar proses politik, tetapi ruang kebudayaan yang harus dijaga dengan harmoni.

Lebih jauh, ia membayangkan Soppeng sebagai episentrum kebudayaan Bugis yang bermartabat. Sebuah tempat di mana pendidikan tinggi tidak hanya mencetak profesional, tetapi juga manusia berbudaya. Kampus, baginya, harus menjadi ruang hidup bagi nilai-nilai lokal agar tetap relevan di tengah dunia yang terus berubah.

Di bidang hukum, suara yang sama tegasnya kembali ditegakkan. Prinsip Bugis “Iyaro ade’e de nakeana, de to nakeeppo” menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh mengenal kedekatan. Hukum harus berdiri tegak—tanpa pandang bulu—sebagai penjaga keadaban.

Namun, Soppeng bukan hanya tentang budaya dan hukum. Ia juga tentang spiritualitas yang telah lama berakar. Dalam benang sejarah itu, nama Syekh Abdul Majid Tuan Uddungeng berdiri sebagai cahaya yang tak pernah padam. Sosok ulama yang menyebarkan Islam di tanah Soppeng itu, menurut Hendrajat, layak terus dikenang lintas generasi.

Ia pun mengusulkan agar Masjid Agung Darussalam Watansoppeng diberi nama Masjid Agung Syekh Abdul Majid, sebuah penghormatan, bukan sekadar simbolik, melainkan pengakuan atas jasa spiritual yang membentuk wajah masyarakat hari ini.

Begitu pula dengan ruang-ruang kota. Jalan-jalan di Watansoppeng, katanya, seharusnya tidak hanya menjadi penunjuk arah, tetapi juga pengingat sejarah. Nama-nama tokoh lokal, Latemmala, Arung Bila, hingga ulama dan pejuang lainnya, perlu diabadikan, agar generasi muda tidak kehilangan jejak asal-usulnya.

“Penamaan jalan adalah politik memori,” ucapnya, pelan namun sarat makna.

Pada akhirnya, peringatan Hari Jadi Soppeng ke-765 bukanlah perayaan yang berhenti pada seremoni. Ia adalah titik tolak, sebuah awal baru untuk menegakkan kembali harmoni antara budaya, pendidikan, hukum, dan nilai religius.

Di tanah yang pernah melahirkan peradaban itu, harapan terus disemai.

Bahwa dari Soppeng, nilai-nilai luhur akan tetap membumi.

Dan dari sana pula, Nusabugisme akan terus menebar cahaya ke seluruh Nusantara.