Di Antara Embun Pagi dan Deru Mesin: Ketika Harapan Petani Dipanen oleh Mereka yang Mampu Membayar

Ilustrasi

Edisi Khusus: Feature News dalam Rubrik HUKUM & KRIMINAL 

Oleh: Alimuddin

Pemred Palapa Media Group

SOPPENG — Fajar belum sepenuhnya menyingsing di ufuk timur Bumi Latemmamala. Embun masih memeluk erat daun-daun padi yang merunduk, seolah ikut bersujud dalam doa-doa hening para petani yang melangkah pelan menuju sawah. Di hamparan tanah basah itu, tersimpan harapan sederhana yang diwariskan turun-temurun: panen yang cukup untuk mengisi lumbung, hidup yang layak bagi anak cucu, dan perhatian yang adil dari negara yang mereka cintai.

Namun, di antara aroma tanah basah dan kidung pagi yang biasa mengalun, kini terselip kegelisahan yang tak kunjung reda. Harapan itu, yang seharusnya tumbuh subur bersama batang padi, justru seperti tercekik di antara deru mesin traktor yang tak semua petani mampu miliki.

Program bantuan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan), yang sejatinya adalah janji suci negara untuk menyejahterakan rakyat kecil, perlahan diselimuti kabut tebal ketidakpastian. Bantuan yang semestinya tiba dengan tangan terbuka, tanpa syarat, dan penuh berkah, kini dikabarkan hanya dapat diraih oleh mereka yang “mampu membayar”.

Di warung-warung kopi desa, di pematang sawah yang sunyi, para petani kecil hanya bisa saling bertukar tanya dengan nada lirih. Mengapa yang memiliki lahan luas dan kebutuhan mendesak justru tak tersentuh bantuan? Mengapa data yang dikumpulkan dengan teliti oleh penyuluh lapangan, yang telah memetakan denyut nadi kebutuhan desa, seakan tak lagi menjadi kompas dalam menentukan siapa yang berhak?

“Harusnya berbasis kelompok, Tuan. Bukan berbasis siapa yang punya uang,” bisik seorang sumber, suaranya hampir tenggelam oleh desir angin pagi. Ia enggan disebutkan namanya, takut pada bayang-bayang kekuasaan yang mungkin mengintai. Ia menuturkan bahwa data kelompok tani sebenarnya tersedia, rapi, dan sah. Namun, keputusan akhir seolah bergeser ke wilayah yang lebih gelap, ditentukan oleh pihak-pihak tertentu di luar mekanisme yang semestinya transparan.

Padahal, dalam filosofi luhur pertanian nusantara, Alsintan bukan sekadar besi dan mesin. Ia adalah simbol gotong royong. Ia adalah manifestasi harapan kolektif. Ketika satu kelompok tani menerima bantuan, maka manfaatnya harus mengalir deras seperti air irigasi ke seluruh anggota, menjadi sumber kesejahteraan bersama yang dikelola dengan hati yang adil.

Namun, kenyataan di lapangan berkata lain, lebih pahit dari getirnya garam.

Dari informasi yang dihimpun di Kecamatan Marioriawa, bantuan Alsintan Tahun Anggaran 2025 berupa traktor roda empat, multivator, hingga combine harvester, memang telah disalurkan. Daftar nama penerima terpampang rapi di atas kertas administrasi. Tetapi, di balik tinta hitam itu, terselip kabar yang memilukan hati nurani.

Untuk mendapatkan satu unit traktor roda empat, petani disebut harus “menebus” dengan nilai antara Rp50 juta hingga Rp60 juta. Multivator bahkan mencapai Rp70 juta hingga Rp75 juta, sementara combine harvester menyentuh angka Rp100 juta yang fantastis bagi ukuran kantong petani gurem.

Angka-angka itu bukan sekadar nominal matematika. Ia adalah tembok tinggi yang kokoh, memisahkan petani kecil dari hak asasinya. Ia adalah luka yang menggerus kepercayaan, mengubah berkah negara menjadi beban yang mencekik leher.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tak mungkin akan memicu retaknya tali persaudaraan di tingkat kelompok tani. Sebab, para petani memahami betul dengan kesadaran spiritualnya, bahwa bantuan pemerintah diberikan atas nama kelompok, untuk dimanfaatkan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang yang serakah.

Lebih dari sekadar persoalan administratif atau pelanggaran regulasi, ini adalah soal keadilan yang hakiki. Soal amanah yang dipikul di pundak manusia. Soal tanggung jawab yang bukan hanya akan diuji di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan buatan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan Sang Maha Pencipta, Yang Maha Melihat segala yang tersembunyi di dalam hati.

Di tengah badai dugaan ini, cahaya harapan mulai muncul dari ujung pena hukum. Kapolres Soppeng, AKBP Aditya Pradana, menunjukkan ketajaman nalurinya. Meski berada di luar kota, ia segera menginstruksikan Satreskrim untuk bergerak cepat. Unit Tipikor pun mulai merangkai kepingan fakta, berkoordinasi dengan jurnalis yang mengungkap luka ini, menegaskan bahwa polisi hadir sebagai penjaga terakhir harapan rakyat kecil.

Langkah aparat ini menjadi oase di tengah gersangnya kepercayaan. Publik menanti, dengan doa yang sama khusyuknya seperti doa minta hujan, agar proses hukum berjalan lurus tanpa kompromi. Agar kebenaran terungkap seterang mentari pagi, mengusir kabut kegelapan yang selama ini menyelimuti sawah-sawah Soppeng.

Ditemui di Warkop Tepi Sawah di Batu-batu, Kelurahan Manorangsalo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Rabu (25/3/2026), Mohammad Candra Muchtar, Anggota Komisi II DPRD Soppeng, juga menyuarakan keprihatinan mendalam. Ia mengingatkan bahwa transparansi adalah harga mati dan diam dalam menghadapi ketidakadilan adalah bagian dari dosa kolektif. Suaranya menjadi pengingat bahwa setiap pejabat adalah hamba yang suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat.

Di ladang-ladang yang membentang, di sawah-sawah yang kembali sunyi setelah keriuhan isu, para petani tetap menanam. Tangan-tangan kasar mereka yang penuh kapalan tetap mencangkul bumi dengan penuh cinta. Mereka menanam padi, dan juga menanam harapan yang tak pernah padam.

Mereka berharap, bahwa suatu hari nanti, keadilan benar-benar tumbuh di tanah yang mereka garap dengan penuh doa. Mereka menanti saat di mana bantuan negara sampai ke tangan yang berhak tanpa harus menukar harga diri. Mereka percaya, bahwa di atas segala kekuasaan manusia, ada Kekuasaan Tuhan yang Maha Adil, yang tak pernah luput menimbang setiap butir beras dan setiap tetes keringat yang jatuh di bumi-Nya.

Dan di antara embun pagi dan deru mesin itu, doa para petani tetap terangkat ke langit, menunggu jawaban atas ujian iman dan kemanusiaan di Bumi Latemmamala.