Langkah Tegas Prabowo Selamatkan Kekayaan Negara dan Pulihkan Kepercayaan Dunia

Keterangan Gambar:

Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung proses penyerahan aset negara berupa enam smelter dan barang rampasan hasil tambang ilegal kepada PT Timah Tbk di Smelter PT Tinindo Internusa, Pangkalpinang, Bangka Belitung, Senin (6/10/2025). Langkah ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menegakkan tata kelola sumber daya alam yang bersih dan berintegritas. (Foto: Dokumentasi Humas Mabes Polri) 

JAKARTA - Pagi yang hangat di Pangkalpinang, Senin (6/10/2025), menjadi saksi dari sebuah peristiwa yang menandai babak baru tata kelola sumber daya alam Indonesia. Di halaman Smelter PT Tinindo Internusa, Presiden Prabowo Subianto berdiri menyaksikan penyerahan aset enam smelter dan barang rampasan negara lainnya kepada PT Timah Tbk.

Bukan sekadar seremoni, momen itu menjadi simbol kembalinya kekayaan negara ke pangkuan rakyat.

Langkah ini mendapat sorotan luas, termasuk dari Direktur Eksekutif Literatur Institut, Asran Siara, yang menilai tindakan Presiden Prabowo sebagai wujud nyata kepemimpinan tegas dan berintegritas dalam memberantas tambang ilegal di Tanah Air.

“Presiden Prabowo menunjukkan keseriusan dalam memulihkan integritas ekosistem mineral dan pertambangan nasional. Ini langkah strategis yang tidak hanya menutup celah praktik ilegal, tetapi juga menyelamatkan kekayaan negara yang seharusnya kembali ke rakyat,” ujar Asran di Jakarta.

Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia sedang menata ulang fondasi ekonominya dengan menegakkan disiplin dan kepastian hukum.

“Keberanian Presiden menertibkan tambang ilegal adalah pesan jelas bagi dunia bahwa Indonesia berkomitmen pada tata kelola yang bersih. Investor global akan menaruh kepercayaan lebih besar kepada negara yang berani menegakkan aturan di sektor strategis,” tambahnya.

Bagi Asran, langkah ini bukan semata urusan hukum, tetapi juga bentuk nasionalisme ekonomi. Sumber daya alam, katanya, adalah milik rakyat, dan ketika Presiden memastikan aset rampasan negara kembali dikelola BUMN, itu menegaskan kedaulatan ekonomi serta semangat keadilan sosial.

“Kekayaan tambang adalah milik rakyat. Ketika Presiden turun langsung memastikan aset rampasan negara kembali ke BUMN, itu menegaskan kedaulatan ekonomi dan semangat keadilan sosial,” ujarnya menegaskan.

Namun, Asran mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai. Ia mendorong agar langkah Presiden diikuti dengan reformasi menyeluruh terhadap regulasi dan sistem pengawasan pertambangan.

“Presiden Prabowo telah meletakkan pondasi penting. Selanjutnya, seluruh kementerian, lembaga, dan aparat pengawas harus memastikan tata kelola pertambangan semakin kuat, efisien, dan berpihak pada kepentingan nasional,” tutupnya.

Langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menertibkan tambang ilegal ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga tentang membangun kepercayaan — baik dari rakyatnya sendiri maupun dari dunia.

Dari tanah timah di Bangka Belitung, Indonesia mengirim pesan ke dunia: bahwa kekayaan alam negeri ini tidak lagi dibiarkan bocor ke tangan-tangan yang salah, melainkan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (*/Ibnu Sultan)