Anggota DPR RI, Dr. Aras Pimpin Rapat Konsultasi DPRD Barru di Senayan

Palapainfo.com, Jakarta -- Kehadiran rombongan DPRD Kabupaten Barru, dipimpin Wakil Ketua I, Andi Kamil Ruddin, diterima langsung oleh Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Dr. H. Muh. Aras, S.Pd., M.M., di Gedung DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. (Senin, 27/06/2022).

Selama proses konsultasi, banyak persoalan di daerah disampaikan beberapa Anggota DPRD Kabupaten Barru. Mulai dari rencana pengembangan Pelabuhan Garongkong yang kurang lebih selama 10 tahun ini mandeg, padahal pelabuhan ini merupakan pelabuhan dengan kedalaman air terdalam kedua di Nusantara. 

Terlebih di sana terdapat Gunung Panikian yang secara alami berfungsi sebagai pemecah ombak, masalah banjir, persoalan status tanah warga yang terdampak proyek pembangunan Kereta Api dan banyaknya warga yang memilih bekerja ke luar daerah karena sulitnya mencari pekerjaan, padahal Barru merupakan daerah pelabuhan, hingga masih perlunya alokasi program bedah rumah yang selama ini menjadi program rutin Dr. Aras di sana.

Padahal, apabila Pelabuhan Garongkong dapat difungsikan sesuai dengan targetnya yaitu menjadi pelabuhan tempat menaikkan/menurunkan barang, kapal feri dan peti kemas, dan yang paling utama mampu menarik investor.

Andi Kamil, menjelaskan,  aspirasi yang dibawa dari daerah, salah satunya agar Pemerintah Pusat dan DPR memberikan perhatian besar terhadap revitalisasi Pelabuhan Garongkong demi meningkatkan PAD dan menarik investor untuk mejadikan Kabupaten Barru sebagai daerah yang menarik perhatian banyak investor, sehingga akan berdampak pada kenaikan tingkat ekonomi masyarakat karena semakin terbukanya lapangan kerja.

Menanggapi hal itu, Dr. Aras menyatakan, Pelabuhan Garongkong merupakan pelabuhan yang sangat potensial untuk difungsikan lebih dari sekedar pelabuhan biasa, tapi mampu menjadi pelabuhan alternatif lainnya selain Makassar. Namun, karena kondisi keuangan negara sebelumnya difokuskan untuk penanganan Covid-19 maka banyak sekali anggaran yang terkena recofusing dan pengurangan. 

Terkait dengan persoalan sisa lahan yang belum jelas statusnya, Dr. Aras yang juga Anggota Banggar DPR RI ini memberikan solusi simpel.

Nanti DPRD dan Pemda mengupayakan bahwa sertifikat tanah warga agar dipecah sesuai dengan kepemilikannya masing-masing, kemudian dikolektif dan selanjutnya diserahkan kepada pihak Balai Perkeretaapian agar segera di-follow up," terangnya. (Adg.Bdy)