Ketika Hukum Dipertanyakan, Diam Bukan Lagi Netral

Ilustrasi 

Oleh: Alimuddin

Pemimpin Redaksi Palapainfo.com

Di republik yang mengaku berdiri di atas supremasi hukum, tidak ada ujian yang lebih menentukan selain ketika hukum itu sendiri dipandang dengan curiga. Bukan karena putusan pengadilan, bukan pula karena kekalahan salah satu pihak, melainkan karena publik mulai merasakan sesuatu yang ganjil pada arah jarumnya. Jarum itu masih bergerak, tetapi banyak mata bertanya: apakah ia masih menunjuk utara keadilan, atau sudah tertarik magnet kepentingan?

Polemik yang menyeret nama mantan presiden Joko Widodo telah berkembang menjadi lebih dari sekadar perdebatan klaim. Ia menjelma menjadi panggung besar tempat integritas aparat penegak hukum diuji di hadapan kesadaran publik yang kian kritis. Dalam situasi seperti ini, hukum tidak cukup hanya bekerja. Ia harus tampak bekerja secara jernih, terbuka, dan berjarak dari segala bayang pengaruh.

Publik tidak menuntut aparat memihak siapa pun. Publik hanya menuntut satu hal: konsistensi. Sebab hukum yang konsisten adalah hukum yang dipercaya. Sebaliknya, hukum yang ritmenya terasa berbeda, cepat pada satu sisi, lambat pada sisi lain, akan melahirkan tafsir. Dan tafsir publik, sekali terbentuk, jauh lebih sulit diluruskan daripada sekadar membacakan pasal.

Opini ini tidak berdiri untuk memvonis siapa benar dan siapa salah. Itu wilayah pengadilan. Namun pers memiliki kewajiban moral untuk mengajukan pertanyaan ketika ruang publik dipenuhi keraguan. Pertanyaan bukanlah tuduhan. Pertanyaan adalah tanda bahwa masyarakat masih peduli.

Mengapa isu yang menyangkut figur publik berpengaruh selalu berujung pada perdebatan panjang tentang netralitas penegak hukum? Mengapa setiap langkah prosedural mudah sekali ditafsirkan sebagai keberpihakan? Dan yang paling penting: mengapa kecurigaan semacam itu terus berulang dalam berbagai kasus berbeda sepanjang sejarah?

Jika aparat merasa telah bekerja sesuai aturan, maka transparansi adalah sekutu terbaik mereka. Membuka proses, menjelaskan tahapan, dan menunjukkan dasar hukum secara terang justru akan memperkuat legitimasi. Sebaliknya, sikap defensif hanya akan memperpanjang bayang-bayang curiga.

Negara hukum sejati tidak takut diawasi. Ia justru tumbuh kuat karena pengawasan.

Yang sedang dipertaruhkan hari ini bukan nama seseorang, bukan pula reputasi kelompok tertentu. Yang sedang diuji adalah daya tahan kepercayaan publik terhadap institusi. Kepercayaan adalah fondasi tak terlihat yang menyangga bangunan negara. Ia tidak bersuara, tetapi bila retak, seluruh struktur akan bergetar.

Sejarah berkali-kali menunjukkan: krisis terbesar sebuah bangsa jarang dimulai dari skandal. Ia hampir selalu dimulai dari hilangnya keyakinan bahwa hukum berdiri sama tinggi bagi semua orang.

Karena itu, aparat penegak hukum sesungguhnya memikul tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menyelesaikan perkara. Mereka memikul harapan agar masyarakat tetap percaya bahwa keadilan bukan milik yang kuat, bukan milik yang berkuasa, melainkan milik semua.

Dan di titik inilah waktu akan menjadi saksi paling jujur. Ia tidak mengenal pembelaan, tidak tunduk pada opini, dan tidak bisa ditekan oleh siapa pun. Waktu hanya mencatat satu hal: apakah hukum benar-benar ditegakkan, atau hanya tampak ditegakkan.

Bila hukum tegak, kepercayaan tumbuh.
Bila hukum diragukan, legitimasi runtuh.

Negara boleh memiliki banyak undang-undang.
Namun tanpa kepercayaan, semuanya hanya tinggal tulisan.