Perusahaan dan Ketahanan Iklim: Memobilisasi Kekuatan Sektor Swasta untuk Mengatasi Risiko Iklim

 

Palapainfo.com, Padang -- Perubahan iklim secara langsung dan tidak langsung mengganggu penikmatan semua hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, perumahan, air dan sanitasi, makanan, kesehatan, pembangunan, keamanan pribadi, serta standar hidup yang layak. Lebih jauh lagi, dampak perubahan iklim memperburuk ketidaksetaraan yang secara tidak proporsional mempengaruhi orang, kelompok dan masyarakat yang sudah berada dalam situasi rentan termasuk anak-anak, perempuan, lansian, dan penyandang disabilitas.

“Tanggapan yang efektif untuk mencegah, mengurangi dan beradaptasi dengan perubahan iklim harus berlabuh pada standar dan prinsip-prinsip hak azasi manusia dan lingkungan internasional seperti solidaritas, kerja sama, transparansi, akses ke informasi, partisipasi, kesetaraan, akuntabilitas, pembayaran pencemar dan prinsip kehati-hatian,” jelas Program Officer PKBI Sumbar Henny Puspita Sari, dalam Workshop multi stakeholder, pada Kamis (21/04/2022).

Menurutnya sektor swasta memainkan peran sentral dalam perubahan iklim. Sebagian besar emisi CO₂ yang menyebabkan perubahan iklim berasal dari kegiatan ekonomi yang didorong oleh Perusahaan. Namun, kegiatan perusahaan juga dapat berkontribusi pada inovasi dan solusi untuk mencegah, memitigasi, dan beradaptasi dengan perubahan iklim dan dampak buruknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Untuk mencegah kerusakan iklim di masa depan dan memastikan keadilan iklim, Perusahaan harus menjadi bagian dari solusi.

Untuk itu PKBI Sumbar mengerakkan kembali keterlibatan sektor swasta dalam menangani konsekuensi kemanusiaan dari perubahan iklim dalam kegiatan “Workshop Multi Stakeholder untuk Sinkronisasi Program Pemerintah dan Peran Masing-masing Pihak Terhadap Ketahanan Iklim” yang dilaksanakan di Hotel ZHM padang, pada Kamis, 21 April 2022.

Hadir pada kegiatan tersebut, dua perusahaan, yaitu PT. Angkasa Pura II dan PT. Pertamina (Persero) Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Minangkabau. Kedua perusahaan ini sangat mendukung kegiatan tersebut. Rido Armansah Manager Health, Safety, Security, and Environmental (HSSE) Pertamina DPPU Padang Pariaman menjelaskan bahwa pertamina sendiri memiliki program-program terkait dampak perubahan iklim seperti penanaman pohon di beberapa nagari seperti di Ketaping dan Ulakan, selain itu juga ada kegiatan penanggulangan stunting di beberapa Puskesmas.

Tidak hanya itu, Rido Armansah juga mengajak pemerintah daerah dan kelompok tani untuk turut berpartisipasi dalam program yang telah dirancang oleh Pertamina DPPU.

Busyra Zahir, Assiten Manager Infrastruktur PT. Angkasa Pura II menyatakan, peran perusahaan terhadap ketahanan iklim, dapat dilihat dari tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menjadi komitmen perusahaan dalam menciptakan keseimbangan atas kondisi lingkungan dan sosial, baik itu infrastruktur, pengembangan dan penerapan teknologi, pendampingan dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta terkait dengan tata kelola dan pendanaan.

Perusahaan telah menyadari bahwa tanggungjawabnya bukan lagi sekadar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan bisnisnya, melainkan juga tanggungjawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikiran yang menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Dalam workshop ini diharapkan perusahaan dapat membangun hubungan kemitraan yang harmonis dengan Pemerintah daerah dan masyarakat. (is)